Jakarta – Wacana mengenai menguatnya militerisme kembali menjadi perhatian dalam dinamika demokrasi Indonesia. Militerisme sendiri dipahami sebagai paham yang menempatkan peran dan nilai-nilai militer secara dominan dalam kehidupan bernegara, tidak hanya terbatas pada sektor pertahanan, tetapi juga merambah ke ranah politik, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan bergesernya prinsip-prinsip demokrasi yang menempatkan supremasi sipil sebagai fondasi utama.
Secara historis, Indonesia pernah mengalami fase di mana militer memiliki peran signifikan dalam pemerintahan, khususnya pada era Orde Baru. Pada masa tersebut, kekuasaan ditopang oleh sinergi antara militer, birokrasi, dan kekuatan politik tertentu, yang kemudian melahirkan sistem dengan kecenderungan otoritarian. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam proses reformasi, yang salah satu agendanya adalah mengembalikan militer pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.
Dalam konteks saat ini, sejumlah kalangan menilai adanya gejala meningkatnya pendekatan militeristik dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Hal ini ditandai dengan keterlibatan institusi militer dalam kegiatan non-pertahanan serta penggunaan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan persoalan sosial. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, yang seharusnya dijaga secara tegas dalam sistem demokrasi.
Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait potensi melemahnya mekanisme checks and balances apabila peran militer terus meluas. Dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap kekuasaan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketika satu institusi memiliki pengaruh yang terlalu besar, maka keseimbangan tersebut dapat terganggu dan berdampak pada berkurangnya ruang kebebasan sipil.
Di sisi lain, peran aktor sipil seperti partai politik dan aparat penegak hukum turut menjadi sorotan publik. Sejumlah persepsi berkembang di masyarakat terkait menurunnya kepercayaan terhadap institusi-institusi tersebut, terutama apabila dinilai terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran akan melemahnya kontrol sipil terhadap jalannya pemerintahan.
Pengamat menilai, untuk menjaga kualitas demokrasi, diperlukan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip supremasi sipil serta memperkuat institusi demokrasi. Pembatasan peran militer sesuai dengan mandat konstitusi, peningkatan akuntabilitas lembaga sipil, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi langkah penting agar Indonesia tetap berada pada jalur demokrasi yang sehat dan berimbang. (/*ADR)
